Home About Us Products & Services News & Info Contact Us
PT. Bintang Abadi Pratama

Jl. Dewi Sartika No.17
RT.01 RW.13 Cililitan
Kramat Jati - Jakarta Timur.
Kode pos : 13640
Tlp : 0251-7525511
Fax : 0251-7525511
HP / WA : 0812-8242-1818
HP / WA : 0822-6006-1177
bintangkonsultan88@gmail.com
sales.ptbintang@gmail.com

 
1. Pendirian Badan Usaha (3)
2. Jasa Konstruksi (3)
3. Sertifikasi ISO (1)
 

Selalu Memberikan Pelayanan Terbaik

About Us

PT. BINTANG ABADI PRATAMA Merupakan Perusahaan yang menyediakan jasa untuk pembuatan atau pengurusan SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang mulai Tahun 2021 ini diganti dengan NIB RBA dan Sertifikat Standar (SBU-Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi) yang diterbitkan melalui OSS RBA dan Verifikasi oleh LSBU-Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang bersangkutan.
  

News & Info

Jadi Apa Sih ISO 37001 Itu?


ISO 37001 merupakan sebuah standar yang dirilis sejak 2016, yang mengatur tentang sistem manajemen anti penyuapan atau yang dikenal dengan istilah SMAP.

Dengan memiliki sertifikasi di bidang ini, perusahaan secara eksplisit ingin mengungkapkan komitmennya terhadap anti penyuapan, sehingga dengan cara yang sama perusahaan akan menuntut setiap pihak yang berhubungan dengannya (stakeholder) untuk menjalankan komitmen serupa.

Untuk dapat menerapkannya secara efektif, perusahaan perlu menyiapkan beberapa komponen.

Pertama adalah panduan sistem. Pada panduan ini terdapat filosofi dasar terkait definisi penyuapan yang dipahami oleh perusahaan, termasuk ruang lingkup di mana sistem anti suap ini dijalankan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Komponen kedua yang tak kalah pentingnya adalah pedoman wistleblowing system. Sistem ini merupakan mesin yang menghidupi kinerja anti suap secara keseluruhan.

Mekanisme wistleblowing merujuk pada upaya untuk mengidentifikasi risiko penyuapan sejak dini berikut bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak-pihak pelapor.

Komponen ketiga adalah prosedur sistem manajemen anti suap. Dalam dokumen prosedur ini, hal yang menjadi penekanan adalah bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak ditoleransi berikut prinsip yang wajib dijalankan oleh unit pengendali gratifikasi, mulai dari prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, kemanfaatan, kepentingan umum hingga prinsip independensi dan perlindungan bagi pelapor.

Untuk informasi lebih lanjut Daftar Sekarang atau Email : bintangkonsultan88@gmail.com atau Telepon / WA : 0812-6006-1177

(Source: Kontan.co.id - Jakarta)

Copyright (c) 2015 PT. Bintang Abadi Pratama . All Rights Reserved.